Enam Faktor Penghambat Pembangunan Semesta dan Berencana


Pada tanggal 10 November 1960, Presiden Sukarno memberikan amanat pada pembukaan sidang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di Bandung. Dalam pidatonya yang diberi judul Ayunkan Cangkul Pembangunan Semesta itu, Sukarno menekankan untuk terus mengingat Amanat Penderitaan Rakyat.

Pembangunan semesta dan berencana itu sendiri barulah dapat berjalan setelah kembali ke UUD 1945 yang memungkinkan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Sebelum tahun 1959 pembangunan terbentur pada berbagai macam faktor yang menjadi penghambat bagi terlaksananya Pembangunan tersebut.

Ditulis dalam buku Pedoman untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat yang diterbitkan Permata Surabaya pada era Demokrasi Terpimpin disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi masalah, yaitu:

1. Faktor politis

Pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi dibidang politik, sehingga pelaksanaannya itu tidak terbentur pada seringkali diadakannya pergantian program Pemerintah yang mungkin bertentangan dengan yang telah dilaksanakan. Akan tetapi praktek membuktikan sebaliknya.

Dalam kehidupan politik Negara sejak Proklamasi Kemerdekaan belum pernah dicapai stabilisasi yang kuat dan kokoh sehingga hampir setiap tahun bahkan kadang-kadang kurang dari setahun kabinet sudah harus berganti. Perpecahan timbul dikalangan masyarakat luas.

Opposisi dijalankan sebagai suatu hobby ; opposisi dijalankan hanya untuk menjatuhkan lawan politik dan menggantikannya. Lebih jauh faktor itu mengakibatkan lemahnya kedudukan kita diforum politik Internasional. Pada waktu ini semenjak 5 Juli 1959, ketika Bangsa Indonesia dengan tegas kembali ke U.U.D-1945, stabilisasi dan keamanan dalam negeri sudah sampai ketaraf yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan semesta berencana. Situasi politik 1959 membuka pintu kearah itu.

2. Faktor psychologis

Tekanan ekonomi, kegoncangan politik, pertentangan ideologi dan akibat-akibat revolusi bersenjata masih sangat berkesan pada kaum Buruh Tani dan Pemuda serta potensi nasional lainnya ditambah pula dengan politik adu-domba imperialisme yang dengan sadar atau tidak telah dilaksanakan justru oleh gembong-gembong politik, mengakibatkan Rakyat diam dalam seribu bahasa dalam perjuangan menyelesaikan Revolusi. Mereka bersikap menanti atau apatis dalam menghadapi pekerjaan pembangunan. Faktor-psychologis ini akan dapat dihidupkan kembali dengan melaksanakan pembangunan semesta.

3. Faktor pendidikan

Sistim pendidikan yang sebagian besar menurut dasarnya masih mempergunakan sistim lama yaitu sistim pendidikan kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nasional. Pendidikan yang diberikan secara umum itu memang memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang berbagai macam ilmu, akan tetapi sangat terbatas, sehingga sukar untuk menuju kepada diferensiasi, dimana tiap-tiap bidang ilmu pengetahuan ada ahli-ahlinya.

Tidak adanya literatur yang bernilai tinggi bagi para pemuda kita pun telah menyebabkan unsur-unsur yang baik dan tenaga kreatif dalam kebudayaan kita itu menjadi samar-samar. Semua ini telah menambahkan kekurangan keahlian dikalangan bangsa kita yang seharusnya didalam masa Pembangunan ini memegang peranan penting.

Pada hal pembangunan semesta dan berencana sangat memerlukan tenaga ahli pembangunan yang kini sangat terbatas jumlahnya. Tetapi pembangunan tak boleh ditangguhkan karena jumlah ahli pembangunan yang terbatas itu.

Melainkan kita harus bersemangat: Sambil membangun akan memperkaya keahlian dengan pengalaman yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan. Sekolah teknik hendaklah ditinjau kembali dan diarahkan kepada penanaman tenaga pembangunan yang ahli dan berjiwa 1945.

4. Faktor administrasi Negara

Dalam pembangunan raksasa, maka organisasi dan administrasipun menentukan berhasil atau tidak pelaksanaan dari sesuatu planning/rencana. Walaupun planning itu telah disusun dengan sebaik-baiknya, semuluk-muluknya akan tetapi dengan organisasi dan administrasi yang tidak teratur dan tepat, maka rencana itu mungkin akan merupakan suatu impian belaka.

Oleh karenanya faktor itu harus dilaksanakan dengan baik disemua instansi dan atau lembaga yang mengatur kebijaksanaan politik, ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Birokrasi yang berlebih-lebihan yang merajalela di instansi Pemerintah, mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu sehari, menjadi berbulan-bulan.

Mismanagement dan korupsi pun merupakan suatu kebobrokan atau faktor penghalang dalam suatu masyarakat yang disebabkan kurangnya ahli-ahli terutama dalam bidang administrasi kenegaraan. Penempatan tenaga ahli pada Dewan Perancang Nasional dan pelaksanaan perancang pembangunan harus dipertimbangkan dari sudut bakat, kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan.

5. Menghidupkan potensi rakyat

Pembangunan semesta dan berencana baru terjamin akan berhasil baik, apabila pembangunan itu tidak saja mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, tetapi juga harus didukung oleh rakyat sendiri yang diikut-ikutkan dalam menyusun, mengesahkan, menilai, mengawasi dan melaksanakan pembangunan itu.

Sangatlah penting faktor potensi Rakyat, yang harus dihidupkan untuk menjamin terlaksananya overall planning dengan berhasil baik. Dalam hal pengarahan tenaga-benda, baik berupa uang ataupun bahan pembangunan harus lebih dahulu dikerahkan yang ada ditanah air kita, dan sesudah itu apabila tak cukup baru dipikirkan pencarian tenaga-tenaga dari luar-negari.

Begitu pula untuk menaikkan potensial Rakyat supaya dapat berhemat tenaga dan berhemat waktu dalam melaksanakan pembangunan maka haruslah Dewan Perancang Nasional meninjau sedalam-dalamnya dan menunjukkan jalan secara konkrit, bagaimana pada hari depan tenaga rakyat dapat dikerahkan untuk pelaksanaan Pembangunan yang harus berhasil baik itu. 

6. Faktor campur tangan Negara Asing

Kalau faktor-faktor yang dikemukakan diatas tadi merupakan faktor-faktor lain dari luar negeri pun banyak mempengaruhi jalannya pembangunan di Negara yang masih muda ini. Satu diantara faktor-faktor yang datangnya dari luar negeri, ialah faktor campuran tangannya negara-negara asing terhadap persoalan dalam negeri.

Sesudahnya selesai perang dunia kedua maka timbullah dua "macam stabilisasi" didunia ini, yaitu stabilisasi kapitalisme dan stabilisasi sosialisme. Ketentuan yang ditimbulkan oleh stabilisasi ini hanya untuk sementara saja, karena kedua belah pihak selalu bertentangan antara satu sama lain.

Kalau stabilisasi kapitalisme yang ditujukan untuk kepentingan finans-kapitalis mengandung pertentangan diantara sesama negara-negara imperialisme dan diantara negara-negara imperialisme dengan rakyat-rakyat jajahan, maka stabilisasi sosialisme mengandung konsolidasi kedalam dan keluar.

Untuk mengimbangi stabilisasi sosialisme ini, maka negara-negara imperialis dengan berbagai macam jalan telah mengusahakan mempengaruhi negara-negara setengah jajahan dan yang baru mendapat kemerdekaannya, terutama dengan menanamkan modal moopolinya dan mengikatnya dengan fakta-fakta militer yang tidak boleh tidak mengandung kerugian besar dipihak negara setengah jajahan atau yang baru menerima kemerdekaannya.

Timbullah kekacauan-kekacauan dibidang ekonomi, politik dan sosial dan hal ini membawakan kesempatan bagi negara-negara imperialis untuk mengadakan campur tangan yang langsung terhadap persoalan dalam negeri dari negara-negara tersebut. Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin akan menimpa pembentukan masyarakat yang makmur yang lepas daripada tindasan imperialisme dan kolonialisme berupa apapun.

No comments

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia