Senator Riri Desak UU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Segera Diberlakukan

Riri Damayanti
SUNFLOWORDS.COM, Perempuan dengan segala kebengkokannya kerap dijadikan pelampiasan dan menjadi korban kekerasan. Seperti kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh mahasiswi KKN salah satu perguruan tinggi di Bengkulu, tak ayal lagi kejadian tersebut mendatangkan keprihatinan. Masih maraknya kekerasan terhadap perempuan membuat Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus bekerja lebih giat untuk membendung kasus yang terjadi.

Putri daerah Bengkulu yang juga Anggota Komite III DPD RI Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, upaya untuk membentuk kesadaran anti kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara berkelanjutan.
 
"Sosialiasi mengenai regulasi yang telah disahkan seperti hukuman kebiri harus dilakukan lebih gencar lagi." tegas Riri, Kamis (29/7/2018).
 

Sebagai informasi, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada Februari lalu, kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2017 mencapai 321.752 kasus, naik 9 persen dari 2016.

Dari ratusan ribu kasus itu, bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik. Menyusul kekerasan seksual menempati urutan kedua dengan 3.325 kasus. Kondisi tersebut benar-benar memprihatinkan.

Senator Riri juga menjelaskan, bahwa ia selaku anggota Komite III DPD RI akan terus mendesak agar UU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan segera diberlakukan dan diterapkan secara efektif karena sangat penting bagi perlindungan terhadap kaum hawa.

Anak pertama pasangan John Latief dan Leni Haryati ini mengimbau kepada birokrasi pemerintahan untuk membentuk kesadaran bebas kekerasan terhadap perempuan hingga unit-unit yang dekat dengan warga masyarakat seperti kelurahan dan desa.

"Kesadaran untuk menghargai dan menghormati perempuan ini merupakan hal yang utama yang harus tertanam dalam pikiran warga masyarakat. Sanksi hukum bila ada pelanggaran itu harusnya menjadi tindakan terakhir," kata Riri.

Dalam prakteknya, Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan, agama, kebudayaan, perlindungan perempuan dan anak, kesejahteraan sosial, olahraga, kepemudaan serta sejumlah bidang lainnya.

No comments