Perjuangkan Aspirasi Rakyat, Senator: Peran DPD RI Harus Diperkuat

Riri Damayanti
 SunfloWords.com - Selama empat belas tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus memberikan sumbangsih untuk kemajuan serta perbaikan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bentuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah.

Senator termuda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, sebagai saluran alternatif bagi rakyat untuk memperjuangkan dan menyuarakan aspirasinya, peran DPD RI harus ditingkatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD).

"Negara lain seperti Amerika Serikat sudah melakukan hal ini. Bahkan kewenangan Senator disana cukup besar sehingga aspirasi rakyat di tiap-tiap daerah benar-benar dapat diperjuangkan dan direalisasikan. Penguatan peran DPD ini menjadi kebutuhan untuk kebaikan sistem ketatanegaraan kita terutama dalam mengimbangi peran DPR," kata Senator Riri, Selasa (9/10/2018).

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini mengatakan, DPD membutuhkan kewenangan yang sama dengan DPR dalam hal mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), mengontrol jalannya roda pemerintahan serta meninjau kembali seluruh regulasi yang merugikan daerah.

"DPD lahir dari rahim reformasi untuk mengikis ketimpangan pembangunan antar daerah. Agar reformasi berhasil, DPD butuh penguatan. Kalau misalnya Bengkulu dan Aceh sebelum reformasi ada banyak penduduk miskin namun setelah reformasi bergulir puluhan tahun kemiskinan disana masih banyak, itu artinya ada yang salah. Ini yang menurut saya harus kita benahi," tegas Senator Riri.

Perempuan yang memperoleh gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus Lebong ini berharap dukungan dari semua pihak agar DPD RI dapat menyelesaikan pembahasan RUU Pemerataan Pembangunan Daerah dengan sempurna sehingga dapat menekan ketimpangan pembangunan di daerah-daerah.

"Sebagai wakil daerah DPD RI telah memiliki kewenangan baru untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Kita juga tengah mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) terkait 176 DOB (Daerah Otonomi Baru) termasuk Lembak didalamnya. Semoga sebelum masa jabatan kami habis, perjuangan ini berhasil," demikian Senator Riri.

Untuk diketahui, Komite I DPD RI telah menghasilkan 14 RUU diantaranya RUU Desa, RUU Pemerataan Pembangunan Daerah, RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, RUU DIY, RUU Hak atas Tanah, RUU Kepegawaian, RUU Otonomi Khusus Bali, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, RUU Pengadilan Agraria, RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan, RUU Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Canjur (Kawasan Megapolitan), RUU Hak atas Tanah dan RUU Pemerintahan Daerah.

No comments