RUU Permusikkan, Senator: Kaji Ulang Sebelum Disahkan


SunfloWords.com - Para pemusik tanah air resah dengan kemunculan draft Rancangan Undang-Undang Permusikan (RUU Permusikan) yang dinilai akan menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Para pemusik tersebut bahkan telah berhimpun dalam wadah Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikkan.

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief berharap rekan-rekannya di DPR RI dapat mengakomodir aspirasi para pemusik, terutama terkait pasal-pasal yang dikritisi menjadi sumber permasalahan.

"Reformasi telah mengamanatkan kepada DPD RI maupun DPR RI untuk senantiasa membuka mata untuk melihat setiap permasalahan yang ada dan membuka telinga untuk mendengar setiap aspirasi yang disampaikan. Menurut saya, DPR mesti mengakomodir setiap aspirasi yang disampaikan publik, termasuk dalam hal RUU permusikan ini," kata Riri Damayanti, Kamis (14/2/2019).

Meski meminta agar rekan-rekannya di DPR RI dapat mengakomodir aspirasi para pemusik yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikkan, namun Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu itu menilai RUU Permusikan tetap dibutuhkan untuk mensejahterakan kehidupan musisi di Indonesia.

"Intinya kaji ulang sebelum disahkan sampai sejumlah pasal yang dinilai merugikan sebagian kelompok bisa diterima dengan lapang dada. Mari kita duduk bersama. Tujuan kita buat aturan kan untuk memajukan Indonesia, bukan untuk membelah Indonesia dalam kubu-kubu yang pro dan kontra," ungkap Riri Damayanti.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana BKKBN Provinsi Bengkulu ini menekankan, RUU Permusikan menjadi kebutuhan untuk mencegah pengaruh negatif musik Indonesia dari budaya asing dan/atau menurunkan martabat manusia Indonesia.

"Semua bisa didialogkan, apakah pornografi harus ditolak, tes kompetensi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, jangan ada peluang untuk melakukan kriminalisasi dan lain-lain semua ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali dengan arif dan bijaksana," ujar Riri Damayanti.

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menegaskan, setiap RUU tak boleh bertentangan dengan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum.

"Kebebasan berkumpul dan berekspresi harus dipertahankan sebagai amanah reformasi. Ketertiban umum tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mendorong elit mendiskriminasikan sebagian kelompok dalam masyarakat," demikian Riri Damayanti.

Data terhimpun, pasal yang dipermasalahkan dalam RUU Permusikan diantaranya adalah pasal 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, dan 51.

Pun demikian, pasal yang paling sering dibahas adalah pasal 5 yang berisi beberapa larangan bagi para musisi dari mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten pornografi hingga membuat musik provokatif.

Pasal tersebut oleh para pemusik dinilai bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi musisi.

Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara. [**]

No comments