Infrastruktur Belum Memadai, Daya Saing Daerah Rendah

SunfloWords.com - Merangkum kemampuan daya saing provinsi di seluruh NKRI, data Asia Competitiveness Institute tahun 2018 semakin menegaskan posisi Bengkulu sebagai provinsi timur di barat Indonesia. Bengkulu berada di posisi enam terbawah sebelum Papua, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, berdasarkan telaah ahli, rendahnya daya saing di sebuah daerah diakibatkan jika proses ekonomi di daerah itu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya atau mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari daerah lain.

"Salah satunya karena infrastruktur belum memadai. Ini juga salah satu alasan saya mendukung pembangunan jalan tol, apalagi sumber dananya dari APBN, bukan APBD," kata Riri Damayanti kepada media, Jumat (5/7/2019).

Selain infrastruktur, Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu itu melanjutkan, daya saing daerah juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Baik SDM pemerintahnya maupun masyarakatnya. Ini baru kewenangan pemerintah daerah. Dan ini yang memotivasi DPD RI berinisiatif mendorong lahirnya RUU (Rancangan Undang-Undang) Daya Saing Daerah. Semua yang membuat daya saing rendah harus bisa dipecahkan," ungkap Riri Damayanti.

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini memaparkan, perbedaan daya saing antar daerah menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah.

"Bengkulu paling butuh percepatan pembangunan agar setara dengan daerah yang berdaya saing tinggi. Kalau daya saing daerahnya sudah tinggi, percepatan pembangunan diperlukan agar daerah tersebut setara dengan negara maju," ujar Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menekankan, sebagai wakil daerah, DPD RI akan terus menggunakan kewenangannya dalam memberikan kontribusi nyata untuk kepentingan daerah.

"DPD RI tidak menutup mata bahwa sudah banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah darah untuk meningkatkan daya saingnya. Tapi kebijakan itu belum diatur secara utuh lewat aturan yang berlaku secara nasional. Mudah-mudahan rekan-rekan di DPR RI bisa memahami hal ini sehingga RUU Daya Saing Daerah ini bisa segera disahkan dan diberlakukan," demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, pembahasan RUU Daya Saing Daerah saat ini tengah melewati proses uji sahih. RUU itu ditujukan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan mendorong pelaksanaan peningkatan daya saing daerah. [**]

No comments