Senator Harap RUU Pertanahan Segera Tuntas

SunfloWords.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan ditargetkan rampung sebelum parlemen berganti dan akan melengkapi UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief berharap, RUU Pertanahan dapat segera tuntas seiring permintaan Presiden Joko Widodo agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera merampungkan target sertifikasi tanah seperti yang sudah dijanjikan.

Pasalnya, lanjut Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI itu, RUU Pertanahan mengandung banyak aturan penting yang mengurai berbagai persoalan seperti bagaimana mengatur tanah terlantar, tumpang tindih lahan masyarakat dan dunia usaha dan lain sebagainya.

"Harapan saya semua selesai lewat RUU Pertanahan ini. Target sertifikasi tanah memang harus segera rampung. Tapi harus bebas dari konflik. Jadi RUU Pertanahan ini bisa membawa manfaat besar, bukan cuma untuk masyarakat, tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Riri Damayanti, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu mengapresiasi Kementerian ATR/BPN memasukkan klausul tentang rencana pembentukan Badan Bank Tanah Nasional dalam RUU Pertanahan.

"Indonesia adalah salah satu negara besar di dunia. Kalau aset-aset tanah bisa dikelola dengan baik, dengan produktif, saya yakin suatu saat Indonesia akan jadi negara besar di dunia," ungkap Riri Damayanti.

Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini menambahkan, seluruh tanah yang menganggur hendaknya dapat dikuasai dan diatur negara agar dapat dimanfaatkan untuk membangun industri dalam negeri, mencetak banyak tenaga kerja dan menambah produktifitas hasil-hasil pertanian dalam negeri.

"Jangan ada lagi tanah yang nganggur. Kalau pun ada yang dapat sertifikat tanah, jangan langsung digadai untuk tujuan jajan, tapi pastikan agar bisa dipakai untuk nambah penghasilan keluarga," demikian Riri Damayanti.

Data terhimpun, RUU Pertanahan telah masuk Prolegnas sejak DPR RI periode 2009-2014 dan berlanjut hingga periode 2014-2019 yang sebentar lagi akan berakhir.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengungkapkan, belum disahkannya RUU tersebut lantara masih ada ketidaksikronan data status tanah yang dimiliki Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan.

Sementara Presiden Joko Widodo berharap pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat rampung di seluruh Indonesia pada tahun 2025 mendatang atau meningkat setiap tahun. [**]

No comments