Harus Gencar Upayakan Pencegahan Kasus Asusila di Bengkulu

SunfloWords.com - Hingga saat ini, kasus asusila di Bengkulu masih sangat tinggi. Berdasarkan laporan dari Polda Bengkulu tahun 2018 terdapat 128 kasus, tahun 2017 terdapat 153 kasus.

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan perlunya pihak-pihak terkait untuk gencar upaya pencegahan atas kasus asusila yang masih tinggi.

"Ini persoalan yang segera harus dipecahkan oleh semua pihak dan apa yang kita butuhkan sekarang adalah upaya pencegahan jangan sampai kasus asusila ini semakin marak," kata Riri Damayanti, Jumat (9/8/2019).

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini mengatakan untuk melakukan pencegahan kasus asusila ini perlu diprogramkan pendidikan tentang adil gender, bahaya dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

"Perlu diprogramkan pendidikan moral kepada masyarakat agar kasus asusila dapat diminimalisir atau bahkan hingga tidak ada lagi. Sebab, asusila itu selain merugikan dirinya karena mendapat hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku juga dapat menghancurkan massa depan korban," kata Riri Damayanti.

Perempuan yang mendapat gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus mengatakan perlu mengajak masyarakat secara luas untuk dilibatkan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

"Saya siap untuk diajak bekerjasama dalam melakukan sosialisasi ini. Kita bisa libatkan ahli hukum dan psikolog," ungkap Riri Damayanti.

Sementara Pemerintah, kata Senator Riri mesti melakukan sosialisasi secara masif mengenai betapa beratnya hukuman terhadap para pelaku kekerasan seksual dan adanya ancaman hukuman bila masyarakat tidak mencegah atau melapor kepada pihak berwajib bilamana mengetahui adanya tindak pidana pencabulan di lingkungannya.

Sebelumnya, Rakor Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se-Sumatera yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli – 10 Juli 2019 di Hotel Santika Bengkulu.

“Adapun maksud perjanjian kerja sama ini untuk mengatasi penyelesaian dan layanan kasus trafficking disuatu wilayah di Pulau Sumatera ini,” jelasnya saat memberikan laporan Rakor FP3A se-Sumatera, Selasa (09/7/2019) malam.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, ST., MM berharap kepada OPD yang membidangi P3A ini betul-betul menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka lebih memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak tapi sebagai fasilitatornya. [**]

1 comment