Senator Prihatin Atas Konflik di India


SunfloWords.com - Banyaknya informasi yang beredar luas di media sosial terkait konflik beragama di India mengundang keprihatinan Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief.

Menurutnya, Indonesia harus bersikap aktif untuk mendamaikan konflik yang terjadi di negeri yang mayoritas dihuni penduduk beragama Hindu tersebut.

"Ini sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam hubungan antar negara yang sudah Indonesia anut sejak berdiri. Pemerintah RI harus ambil langkah mendamaikan masalah kemanusiaan di negara manapun," kata Riri Damayanti, Senin (2/3/2020).

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini optimis India bisa menyelesaikan masalah konflik tersebut dengan baik.

"Pada zaman ini tidak ada lagi yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Saya yakin India bisa menyelesaikan masalah internal dalam negerinya dengan baik. Tapi Indonesia sebagai negara yang mengedepankan toleransi tetap harus membawa pesan perdamaian ke sana," Riri Damayanti menekankan.

Data terhimpun, konflik antar agama antara umat Hindu dan Muslim mencuat di India setelah adanya ribuan demonstran dari kubu penolak dan pendukung UU Kewarganegaraan di timur Ibu Kota New Delhi, Selasa (25/2/2020).

Dilaporkan, puluhan orang meninggal dan ratusan orang lainnya terluka dalam bentrokan tersebut.

"Indonesia juga harus sigap ketika ada berita palsu yang beredar di media sosial yang sengaja menyebarluaskan informasi bohong untuk memanaskan situasi agar situasi tidak semakin gaduh," ujar Riri Damayanti mengingatkan.

Perempuan yang meraih gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini mengingatkan betapa Indonesia dan India merupakan negara sahabat yang kerja sama antara keduanya telah terjalin sejak lama.

"Indonesia dan India sama-sama bangsa yang besar, sama-sama pernah terjajah dan sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai kemerdekaan. Jangan sampai hubungan ini retak," demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, gelombang demonstrasi menolak UU Kewarganegaraan yang baru di India terus terjadi karena penilaian bahwa regulasi tersebut diskriminatif khususnya kepada imigran muslim.

Banyak sumber resmi menyebutkan, melalui regulasi ini, jutaan umat muslim yang tak bisa membuktikan kewarganegarannya terancam dianggap sebagai warga ilegal. [**]

No comments