Rencana Menghapus Sejumlah Pasal dalam RUU Cipta Kerja Perlu Dikaji Ulang


SunfloWords.com - Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang saat ini tengah dibahas di DPD RI menuai banyak saran dan rekomendasi yang berarti untuk direspon oleh Pemerintah dan DPR RI.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, ia menemukan sebuah klausul di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sangat beresiko bila diputuskan masuk dalam RUU Ciptaker.

"Ada rencana menghapus 18 pasal dalam pendirian bangunan gedung sebagaimana yang saat ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung melalui RUU Cipta Kerja. Menurut saya ini beresiko besar khususnya untuk daerah rawan bencana seperti Bengkulu," kata Riri Damayanti, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan, pembangunan gedung ke depan tetap harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

"Kalau tujuannya untuk menyederhanakan, yang dihapus jangan hal yang prinsip. Penyederhanaan bisa dilakukan pada bidang lain yang bukan menyangkut keselamatan warga negara ketika berada di sebuah bangunan," ungkap Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini juga meminta pemerintah dan DPR mengkaji ulang bila sejumlah pasal pada UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan terutama terkait kewenangan pemerintah daerah (pemda), baik di tingkat, provinsi, kabupaten maupun kota dalam RUU Cipta Kerja dihapus.

"Pengembangan pariwisata di daerah-daerah semisal Bengkulu masih banyak membutuhkan peran pemerintah daerah sebagai pengelola," tandas Riri Damayanti.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana BKKBN Provinsi Bengkulu ini juga meminta agar arsitek asing tetap diwajibkan untuk melatih arsitek lokal.

Ia menilai, rencana menghapus Pasal 19 dan Pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 2017 dalam RUU Ciptaker harus dikaji ulang.

"Kalau perlu pemerintah bahkan harus memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada setiap arsitek asing yang tidak melakukan alih pengetahuan, bukan sekedar sanksi administratif. Demikian juga dengan ketentuan penghentian Praktik Arsitek bagi arsitek asing yang tidak memiliki sertifikat kompetensi yang tidak diregistrasi di Indonesia. Ini menyangkut kedaulatan bangsa," demikian Riri Damayanti. [**]

No comments