Berjuang Sampaikan Aspirasi Daerah, DPD Konsisten Tolak RUU Ciptaker


SunfloWords.com - RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang pada beberapa hari lalu. Meski menuai beberapa polemik, namun diyakini mampu menjadi regulasi yang akan memudahkan investasi dan berdampak baik pada pembukaan lapangan kerja di daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, pihaknya telah berupaya keras memperjuangkan aspirasi daerah dalam pembahanan tingkat pertama RUU Cipta Kerja.

"Selama 56 kali rapat panja dari 20 April sampai 3 Oktober 2020, kami telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyampai aspirasi daerah oleh masing-masing komite. Dan kami menyatakan ketidaksetujuan dengan RUU Cipta Kerja di substansi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," kata Riri Damayanti, Kamis (8/10/2020).

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menyampaikan, dalam setiap pembahasan, DPD RI tak pernah berhenti mendesak agar kewenangan daerah tetap diakomodir. Bahkan, kami juga mendesak substansi dalam DIM dicabut dari RUU Cipta Kerja.

"Kami menjaga agar kewenangan daerah tetap terjaga dengan berjuang mengembalikan ke draf awal. Namun tidak semua usulan DPD RI diakomodir sebagaimana disampaikan dalam pandangan mini DPD RI pada pengambilan keputusan Pembahasan Tingkat I RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober 2020," ungkap Riri Damayanti.

Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini menyebut mengalami kesulitan dalam memuluskan usulannya untuk diakomodir dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja. DPD RI hannya dapat mengajukan dan ikut membahas berbagai UU sedangkan kewenangan pengambilan keputusan berada di DPR RI.

"Kami sangat menyayangkan UU Cipta Kerja diputuskan di tengah pandemi covid-19. Karena menurut saya dimasa pandemi ini keterlibatan publik sangat kurang, sementara syarat pembuatan UU itu wajib ada partisipasi publik," demikian Riri Damayanti.

Diketahui, Omnibus Law ini memiliki 79 Undang-Undang dengan 1.244 pasal. Undang-Undang direvisi agar investasi dapat semakin mudah masuk di Indonesia. RUU Cipta Kerja juga dapat mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang menghapus cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

Selain itu, Ombnibus Law Cipta Kerja juga akan memberikan ruang bagi pengusaha yang mengontrak buruh tanpa batasan waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon, dan penetapan upah minimum menjadi standar provinsi serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaannya.

Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI yakni, RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Kota Baru, dan Omnibus Law Kefarmasian. Omnibus Law Cipta Kerja mencakup 11 klaster yang diantaranya adalah Penyederhanaan perizinan, Persyaratan investasi, Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, Dukungan riset dan inovasi, Ketenagakerjaan Pengenaan sanksi, Kawasan ekonomi, Kemudahan berusaha, Pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintah, dan Administrasi Pemerintahan.

Sementara itu, Omnibus Law perpajakan mencakup, Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadaan Iklim Berusaha, dan Fasilitas. [**]

No comments