Kelangkaan Gas Melon di Bengkulu


SunfloWords.com -
Warga Bengkulu dari berbagai daerah mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang diperuntukkan untuk kelompok miskin. Di beberapa titik, terlihat antrian panjang warga untuk memperoleh komoditas yang sering disebut gas melon tersebut. Dalam hal ini, warga miskin paling dirugikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief memberikan apresiasi kepada segenap pemerintah daerah dan lembaga terkait yang terus berupaya untuk mengatasi kelangkaan gas melon tersebut, baik dengan melakukan operasi pasar, penambahan stok, sanksi bagi pangkalan nakal, maupun kebijakan lainnya. 

"Saya minta staf melakukan telaah dan saya kaget, ternyata kejadian ini bukan hanya kali ini, tapi selalu timbul tiap tahun karena adanya indikasi gas melon yang seharusnya merupakan hak masyarakat miskin justru digunakan masyarakat mampu. Astaghfirullah," kata Riri Damayanti, Jumat (16/10/2020).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menemukan alasan perbedaan harga elpiji subsidi dengan nonsubsidi terlampau besar sehingga dengan adanya kebijakan pembatasan sosial membuat kebutuhan penggunaan LPG di rumah-rumah warga mengalami peningkatan.

"Kalau sudah begini mau tidak mau Pertamina harus memastikan gas melon dijual hanya kepada kelompok yang benar. Libatkan unit-unit terkecil dalam pemerintahan seperti RT/RW untuk tahu apakah seseorang layak pakai gas melon atau tidak," ujar Riri Damayanti.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini meminta kepada pemerintah, Pertamina dan institusi terkait lainnya untuk menghitung kembali kebutuhan gas melon di tengah-tengah masyarakat mengingat meningkatnya angka kemiskinan sejak wabah pandemi covid-19 melanda dunia.

"Harusnya sejak awal sudah ada hitungan dari pemerintah atau Pertamina mengenai hal ini. Jangan sampai menunggu terjadinya antrian panjang dulu baru sibuk mencari penimbun atau mengurai masalah distribusi. Kan terjadi hampir setiap tahun. Masa tidak belajar dari pengalaman," tegas Riri Damayanti.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dapat duduk bersama untuk mencari solusi tetap agar persoalan kelangkaan ini tidak terulang kembali.

"Beban masyarakat sudah cukup berat menghadapi pandemi ini, jangan ditambah lagi dengan sulitnya mencari gas. Temukan siapa yang berbuat curang. Kasih sanksi berat agar jera. Semoga ke depan pemerintah bisa membuat peta yang jelas agar masalah gas ini Indonesia bisa mandiri, tidak lagi bergantung pada impor," demikian Riri Damayanti.

Data terhimpun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Bengkulu mengalami peningkatan menjadi 15,03 persen pada Maret 2020.

Secara angka, penduduk miskin di provinsi tersebut meningkat dari 298,00 ribu orang pada September 2019 yaitu 14,91 persen menjadi 302,58 ribu orang, naik 15,03 persen pada Maret 2020. Penambahan ini menjadikan Bengkulu sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Setelah Bengkulu, tingkat kemiskinan di Sumatera tertinggi kedua adalah Aceh dengan persentase 14,99 persen. Posisi ketiga ditempati Sumatera Selatan dengan persentase 12,66 persen.

Angka-angka tersebut didapat BPS sebelum pandemi covid-19 mulai masif menginfeksi warga di berbagai daerah. Angka kemiskinan ini diprediksi bertambah seiring kebijakan pembatasan sosial yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. [**]

No comments