Hari Penghapusan Perbudakan Internasional, Senator: Segera Sahkan RUU PKS


SunfloWords.com - Perdagangan manusia dan eksploitasi untuk melacurkan orang lain merupakan dua kebiadaban yang tak dapat dimaafkan kecuali dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menuturkan, perdagangan manusia dan eksploitasi untuk melacurkan orang lain tak sedikit berpangkal dari kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas perempuan dan anak-anak.

"Pada Hari Penghapusan Perbudakan Internasional 2020 ini saya ingin mengimbau kembali agar RUU PKS (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) segera disahkan," kata Riri Damayanti, Rabu (2/12/2020).

Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini menjelaskan, menutup keran terbukanya perempuan serta anak-anak menjadi objek perdagangan manusia dan eksploitasi untuk melacurkan orang lain harus diawali dengan pemulihan psikis korban kekerasan seksual yang semakin lama jumlahnya semakin tinggi.

"Penanganan atas kekerasan seksual ini perlu payung hukum yang kuat. Inilah kegelisihan masyarakat. RUU PKS ini perlu untuk mengontrol agar jangan sampai psikis korban rusak. Mereka yang sudah menjadi korban harus mendapatkan pemulihan dengan sebaik-baiknya agar tidak mempan dibujuk oleh orang-orang yang haus keuntungan dari bisnis pelacuran," tegas Riri Damayanti.

Data Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Bumi Rafflesia mencapai 1.054 kasus pada periode Januari 2019 hingga Juni 2020 atau selama 18 bulan.

Mayoritas korban kekerasan tersebut adalah anak-anak yang jauh dari kehidupan agama, minim pengawasan dari keluarga, pengaruh media elektronik dan kontrol sosial yang lemah.

"Butuh peran semua pihak agar kasus-kasus kekerasan seksual di Bengkulu ini bisa ditekan. Eksekutif, legislatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ayo duduk bersama cegah kekerasan, pelecehan seksual berulang, prostitusi secara paksa dan semua bentuk perbudakan lainnya," demikian Riri Damayanti.

Hari Penghapusan Perbudakan Internasional ditetapkan seiring Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi untuk Melacurkan Orang Lain (UN Convention for the Suppression of The Trafficking in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Other) disahkan pada tanggal 2 Desember 1949.

Peringatannya dicetuskan pada tahun 1986 oleh Majelis Umum PBB dan diterapkan oleh UNESCO saat peringatan International Day for the Abolition of Slavery.

Perbudakan sendiri pada masa kini dinilai memiliki cakupan yang luas dengan berbagai bentuk seperti pemaksaan untuk melahirkan anak demi penjualan anak, prostitusi secara paksa dan memperkerjakan seseorang secara tidak manusiawi. [**]

No comments